Perkebunan kelapa sawit. ( ktc )

Disbun Kuansing Beberkan Perkebunan Sawit Bermasalah Pada Forum RSPO ke-11 di Malaysia

Jumat,21 November 2014 - 05:40:00 WIB
Share Tweet Google +
Loading...

TELUK KUANTAN   - Dalam rangka memahami konsep dan prinsip-prinsip Roundtable Sustainbable Palm Oil (RSPO), Dinas Perkebunan Kuantan Singingi mengikuti pertemuan tahunan RSPO yang ke-11 di Kuala Lumpur, Malaysia, baru-baru ini.

Pertemuan RSPO yang dihadiri para pengusaha kelapa sawit, lembaga swadaya masyarakat internasional, dan perwakilan pemerintah serta konsumen merupakan momentum untuk mengevaluasi setiap perusahaan kelapa sawit yang ada di setiap negara, termasuk di Indonesia, khususnya di Kuansing.

"Iya, kita diundang untuk menghadiri acara RSPO di Malaysia. Sangat banyak manfaat dari keiukutsertaan ini, karena kita menjadi tahu kelemahan dan kelebihan dari perusahaan kelapa sawit di seluruh dunia," kata Kepala Dinas Perkebunan Kuansing, Jumat (21/11/2014).

 Dalam pertemuan itu, sejumlah isu global mengenai perkebunan sawit, mulai dari pasar, hingga persoalan sosial yang dihadapi juga dibahas. "Memang yang hadir itu adalah orang-orang yang bisa menentukan arah perkebunan sawit kedepan," katanya.

Oleh karenanya, Wariman menyarankan supaya seluruh perkebunan sawit di Kuansing agar menyelesaikan persoalan sosial dengan masyarakat. Pasalnya, sesuai prinsip RSPO, jika ada persoalan sosial antara masyarakat dengan perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak bisa mendapatkan sertifikasi RSPO.

"Sawitnya tidak akan laku, dan kita menghimbau supaya seluruh perusahaan mengikuti aturan dari prinsip-prinsip RSPO ini, karena memang sangat menentukan," katanya.


Menurutnya lagi, duna mendapatkan sertifikat rountadble suitainable palm oil (RSPO), perusahaan kelapa sawit (PKS) harus meperhatikan masyarakat adat. "Untuk mendapatkannya, masyarakat adat tidak boleh diabaikan, perusahaan harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat," katanya.

Selanjutnya, proses produksi mereka ramah lingkungan, memiliki program CSR yang memadai dari sisi perencanaan dan pelaksanaan serta tidak memiliki konflik dengan masyarakat dan pemerintah. "Kalau ada masalah konflik dengan masyarakat apalagi sampai menahun dan sangat parah maka bisa menghambat mereka untuk mendapatkan sertfikat RSP0," ujarnya lagi.( utr )

 

TULIS KOMENTAR

Loading...

BERITA TERKAIT