Terkait Aksi Mogok, Dokter Spesialis RSUD Diminta Sampaikan Aspirasi ke Dewan

Terkait Aksi Mogok, Dokter Spesialis RSUD Diminta Sampaikan Aspirasi ke Dewan
logo DPRD

TELUK KUANTAN – DPRD Kuansing menanggapi aksi mogok dokter spesialis di RSUD yang terjadi, Kamis ( 16/10/2014 ) kemaren. Lembaga wakil rakyat itu menyarankan, para dokter spesialis untuk menyampaikan aspirasi kepada mereka untuk dicarikan solusinya. Tidak hanya dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan dan pegawai RSUD dapat pula mendatangi dewan jika terdapat permasalahan.

"Tentu tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api,"ujar anggota DPRD Kuansing, Musliadi,  S.Ag, Kamis (16/10/2014) sore disela-sela pelantikan  pimpinan DPRD Kuansing menanggapi aksi mogok kerja para dokter spesialis tersebut.

Musliadi mengajak semua pihak, terutama pemerintah daerah dan pimpinan RSUD untuk berpikiran positf saja  terkait aksi para dokter spesialis itu. Kejadian ini dijadikan sarana intropeksi bagi semua stake holder di RSUD dalam rangka pembenahan dan kemajuan rumah sakit terbesar di Kuansing ini.

"Karena itu jika para dokter spesialis tidak berkenan menyampaikan aspirasi ke dewan, karena berbagai alasan mereka akan mendatangi RSUD untuk mencari akar permasalahan, ini demi kemajuan RSUD sendiri,yang penting bagaimana menginventarisir permasalahan dan mencarikan solusi secara menyeluruh,"ujarnya.

DPRD tegasnya  menganggap  permasalahan di RSUD bukan masalah sepele. Pasalnya RSUD merupakan lembaga yang melayani masyarakat secara langsung terutama masyarakat kecil dan miskin.Karena itu kebersamaan dan team work yang solid di RSUD menjadi titik pangkal kemajuan RSUD ini.

" Karena itu juga permasalahan seperti yang dialami dokter spesialis dan mungkin tenaga medis lain di RSUD yang enggan menyampaikan keluhan perlu disikapi secara komprehensif,”ujarnya.

Secara internal Musliadi menyarankan Pemkab Kuansing untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh di RSUD. Jika perlu Pemkab membentuk tim yang akan bekerja secara rahasia mendeteksi permasalahan, baik pandangan pasien dan keluarga terhadap pelayanan dokter , perawat, bidan dan yang lain terhadap mereka.Termasuk  hubungn antara pimpinan RSUD dan tenaga medis baik dokter, perawat, bidang, tenaga pendukung dan yang lainnya.

"Sebenarnya persoalan di RSUD seperti mogok kerja bukan hal baru , karena itu jika dilakukan evaluasi, Pemda dapat menerapkan kebijakan yang pas dan diterima semua stake holder di RSUD, kalau mendengarkan pimpinan RSUD saja juga tidak bijak karena yang dilaporkan tentu yang baik saja, begitu juga kalau mendengar tenaga medis saja juga dianggap tidak bijak karena kemungkinan hanya keluhan semata, semua harus diminta saran dan masukan, seluruh elemen di RSUD kemudian diminta memberi masukan ”ujarya.

Menurutnya lagi, jika Pemkab benar-benar membentuk tim independen itu disertai dengan ketegasan melakukan tindakan. “ Kalau persoalan ada dilevel pimpinan ya dilakukan evaluasi terhadap pimpinan,”pungkasnya.(Isa/Utr)

Berita Lainnya

Index