TELUK KUANTAN – Dianggap tidak memberikan keuntungan, program hutan tanaman rakyat ( HTR ) perlu dievaluasi. Sebab pendapatan yang diterima warga yang sudah menyerahkan lahan kepada perusahaan bapak angkat tidak memadai
Padahal jika lahan yang semula diserahkan warga untuk dijadikan HTR dikelola menjadi kebun karet atau kebun kelapa sawit, pendapatan yang diterima warga justru akan lebih baik dari pada menjadi lahan HTR yang dikelola perusahaan bapak angkat.
Menurut data yang dirangkum dilapangan, rata-rata untuk sekali panen setiap 6 tahun, untuk satu hektarenya warga pemilik lahan hanya mendapatkan uang Rp 6 Juta. Dengan demikian, setiap tahun pemilik lahan hanya menerima Rp 500 ribu. Jika menjadi kebun kelapa sawit dan karet, pendapatan justru lebih besar dari pada menjadi bagian dari program HTR.
Dari data yang ada, rata-rata program HTR warga bersama perusahaan bapak tersebut angkat untuk Kuansing tersebar di kecamatan Pangean, Logas Tanah Darat, Singingi Hilir, Kuantan Hilir, Inuman dan Cerenti.
Menanggapi kondisi ini, Ketua Lembaga Peduli Kuansing,Ilyas, Rabu ( 4/6/2014 ) berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan HTR. Evaluasi untuk menentukan kelanjutan program ini yang berfihak kepada masyarakat.
“ Kalau hasil evaluasi tidak berpihak kepada masyarakat perlu diberikan opsi tidak dilanjutkan, dan warga yang memiliki lahan diberi keleluasan untuk mengelola lahan seperti karet atau kelapa sawit atau komoditas perkebunan dan pertanian lainnya sesuai keinginan masing-masing,”ujarnya.
Hanya saja kesulitannya ujar Ilyas, rata-rata sertifikat lahan warga yang ikut program HTR dipegang oleh perusahaan bapak angkat tersebut. “ Untuk menarik diri dari program ini tentu akan kesulitan, ini membutuhkan support dari pemerintah,”ujarnya.
Keterlibatan pemerintah ujarya, agar lahan yang semakin sulit diperoleh kembali diterima oleh warga, dengan demikian warga dapat mendukung program pemberian bantuan bibit perkebunan yang digalakkan pemerintah, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.
“ Ya dar ipada tidak jelas ujung pangkalnya, baiknya lahan dikembalikan ke warga,”pungkasnya. ( isa )
