TELUK KUANTAN – Kapolda Riau, Brigjen ( Pol ) Condro Kirono menilai persoalan penambangan emas tanpa izin ( PETI ) di Kuansing merupakan permasalahan serius. Karena itu Kapolda menyarankan dilakukan pencegahan dini melalui pendekatan persuasif sehingga tidak muncul kegiatan-kegiatan PETI baru yang semakin bertambah.
“ Supaya jumlah PETI tidak bertambah, pencegahan dini sangat perlu dilakukan,”ujar Kapolda.
Hal ini dilontarkan Kapolda menanggapi penyampaian masalah PETI dan solusinya oleh Bupati Kuansing H Sukarmis saat acara Rakor Forkompimda Riau yang dipimpin Pj Gubri Djohermansyah Djohan, Rabu ( 4/12/2013 ) di Pekanbaru.
Bahkan tegas Kapolda, usai seluruh tahapan Pilgubri dirinya akan mengerahkan kekuatan besar untuk menangani persoalam PETI di Kuansing. Namun sebelunm itu, Kapolda menyarankan supaya Pemkab Kuansing melakukan pendekatan-pendekatan kepada semua elemen masyarakat dan mensosialisaskan bahan PETI yang merusak lingkungan tersebut.
Hal yang sama dikatakan Pj Gubernur Riau, Djohermansyah Djohan. Menurut Djoharmansyah Djohan, persoalan PETI tidak bisa dibiarkan merajalela. Untuk menertibkan, menurutnya, memang harus ada tindakan. "Kita dari Pemprov Riau tidak akan angkat tangan dengan persoalan ini, dan persoalan ini tidak bisa dibiarkan," katanya.
Sebelumnya, Bupati Sukarmis dalam kesempatan itu menyampaikan makin maraknya aktivitas di daerah yang dipimpinya. Karena itu Sukarmis meminta solusi terhadap persoalan PETI di Kuansing. Pasalnya, aktivitas yang merusak lingkungan ini sudah sangat marak di Kuansing dan dibutuhkan perhatian dari Pemprov Riau untuk menyelesaikan persoalan ini.
Menurut Sukarmis, saat ini setidaknya ada sekitar 845 unit kapal PETI yang beroperasi di sepanjang Sungai Kuantan. Melihat maraknya aktivitas PETI ini, diharapkan Pemprov Riau beserta muspida membantu pihaknya untuk menertibkan dan mencarikan solusi terhadap persoalan ini.
"Kita minta Pemprov Riau beserta muspida membantu mencarikan solusi terhadap persoalan PETI di Kuansing, seperti apa solusi yang terbaik," ujar Sukarmis.
Ditegaskannya, upaya penertiban yang telah dilakukan selama ini oleh pihaknya sudah maksimal, mulai melakukan himbauan secara lisan, tulisan, pendekatan persuasif hingga melakukan tindakan keras, seperti membakar, mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal yang digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut.
Namun upaya Pemkab itu ujar Sukarmis tidak selalu berjalan mulus, contohnya saat penertiban PETI di wilayah Hulu Kuantan. Pihaknya bersama aparat yang pada saat itu melakukan penertiban dengan cara membakar, justru mendapat perlawan dari sejumlah masyarakat. "Jadi, sekarang kita minta solusinya seperti apa," ujarnya.( isa )
