Harga BBM Bersubsidi Bakal Naik Lagi

JAKARTA - Harga minyak mentah dunia bisa menembus US$ 130 per barel jika konflik Suriah kian memanas. Kenaikan harga bisa berdampak terhadap naiknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan pemerintah.
Dengan naiknya konflik Suriah, akankah pemerintah kembali menaikkan harga BBM subsidi pada tahun depan?
Kepala Pelaksana Tugas Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengaku kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bukan menjadi prioritas utama untuk mengatasi kekhawatiran harga minyak dunia yang tinggi akibat rencana serangan militer Amerika Serikat (AS) ke Suriah.

Dia mengatakan, pemerintah berupaya tetap menjaga asumsi harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sampai akhir tahun ini sebesar US$ 106.

"Kita lihat nanti perkembangannya bagaimana, tapi saya tidak mau meyakinkan ada atau tidaknya soal kebijakan menaikkan harga BBM," ungkap dia di Jakarta, seperti ditulis Jumat (13/9/2013).

Pastinya, Bambang menilai ada dua alasan yang menjadikan patokan bahwa pemerintah masih belum dapat mengambil kebijakan kenaikan harga BBM kembali. Seperti diketahui pada 22 Juni lalu, pemerintah sudah menyesuaikan harga BBM subsidi menjadi Rp 6.500 per liter untuk premium dan solar Rp 5.500 per liter.

"Alasan pertama, karena tahun ini tahun politik di mana kami akan sulit membuat keputusan yang berbau politis. Dan kedua adalah karena serbuan militer ke Suriah bersifat terbatas, artinya tidak menjadi ajang perang besar-besaran (jangka pendek)," jelasnya.

Bambang menganggap, harga minyak dunia bukan berpatokan pada Suriah, mengingat negara tersebut bukan negara penghasil minyak meski pasokan minyak akan terganggu di Jalur Merah.

"Jadi masih aman, tapi kami akan pantau terus (ICP). Kebijakan kan tidak harus menaikkan harga BBM," papar dia.

Fokus pemerintah saat ini, menurut Bambang, memberikan insentif kepada sektor riil, termasuk petani supaya meningkatkan gairah untuk bercocok tanam. Sehingga Indonesia mampu merealisasikan swasembada pangan.

"Kalau menaikkan harga BBM, maka Usaha Kecil Menengah (UKM) akan terkena dampaknya, termasuk petani. Jadi kami mau memberikan insentif berupa patokan harga jual petani ke pasar," ucapnya.

Sebab jika pemerintah menetapkan harga jual produk pertanian terlalu rendah, seperti jagung, kedelai, padi dan sebagainya, maka petani tidak tertarik untuk memproduksi (bertani).

"Dari Kementerian Keuangan, memastikan bahwa mekanisme anggaran bisa berjalan dan petani bisa menjual produksinya. Cost bisa kami hitung dengan cara menentukan marjin lalu didapat harga jual patokan. Kalau harga jual menguntungkan, petani pasti tertarik produksi," pungkas Bambang. ( sumber : liputan6.com )