Puan: Soal capres, Gerindra tak usah ikut campur urusan PDIP

JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR, Puan Maharani tak ambil pusing imbauan Partai Gerindra untuk tidak mengusung Joko Widodo (Jokowi) dan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Menurut Puan, siapapun yang diusung dan apapun yang akan dilakukan di pemilu adalah hak mutlak PDIP.

"Sepertinya siapa yang akan dicalonkan itu kan sebenarnya semuanya adalah keputusan dari PDIP, pak Jokowi merupakan kader dari PDIP, kalau menjadi ada usulan dari teman-teman lain silakan saja, tapi buat kami siapa yang akan PDIP usulkan itu adalah hak dari PDI Perjuangan," jelas Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9).

Puan juga tak mengindahkan perjanjian politik yang terjadi antara PDIP dan Gerindra saat berkoalisi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut Puan, keputusan politik tak harus dilakukan dengan bernegosiasi.

"Apa iya dalam semua keputusan politik selalu ada kompensasi atau negosiasi. Saya rasa itu seperti jual beli jadi semua ini lebih baik lihat dulu hasil pemilihan legislatif," tegas Puan.

Ketua DPP Bidang Politik PDIP ini juga menyatakan bahwa persoalan capres sangat ditentukan dengan perolehan suara yang termaktub dalam UU Pilpres. Sehingga, dia tak mau berpolemik soal capres, melainkan fokus terhadap pemilihan legislatif terlebih dahulu.

"Kemudian siapa yang akan maju dan tidak bisa maju itu semua kan ditentukan oleh UU Pilpres, yang sepertinya akan tetap digunakan seperti tahun 2009. Kita konsentrasi dulu pada pemilihan legislatif yang akan datang, maju dan tidak maju ya kita lihat saja nantinya," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon tak sepakat apabila Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo nyapres di Pemilu 2014. Dia bahkan meminta agar Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendukung pencapresan Prabowo Subianto.

Fadli mengatakan, meski hubungan antara Jokowi dan Prabowo baik. Kendati begitu, dia menampik jika hubungan yang baik antara Prabowo dan Jokowi sebuah sinyal duet antara capres dan cawapres di Pemilu 2014. Sebab, kata dia, Jokowi harus tetap konsisten menjadi gubernur DKI hingga masa jabatannya usai.

"Hubungan dengan pak Jokowi baik, dengan Mega ada komunikasi. Kita berharap tahun 2009 kita dukung Mega, tahun 2014, Mega mendukung Prabowo jadi presiden," jelas Fadli saat menghadiri diskusi mingguan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9).

Fadli pun mengungkapkan alasan mengapa tak setuju jika Jokowi menjadi wakil Prabowo. Karena, lanjut dia, Jokowi sudah punya janji akan membenahi Jakarta selama dia menjabat sebagai gubernur DKI. "Kalau Jokowi jadi wakil (Prabowo) kita juga jadi enggak konsisten. Karena pak Jokowi berjanji beliau akan menjalankan amanah 5 tahun menjadi gubernur," pungkasnya.( sumber : merdeka.com )