MADIUN - Krisis air semakin parah di Pulau Jawa. Bahkan, diprediksi 10 tahun mendatang air sulir didapat di Pulau Jawa sehingga warganya harus mengimpor dari negara lain. Penyebabnya, kerusakan hutan semakin parah dan buruknya pengelolaan sungai. Pernyataan tersebut disampaikan Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan, Haryadi Himawan, dalam sebuah seminar bertema Hutan Penyelamat Pulau Jawa di Pusdiklat Perhutani, Madiun, Jawa Timur, Selasa (27/8/2013) siang.
”Pulau Jawa akan defisit air dan harus impor dalam 10 tahun mendatang,” tutur Himawan Air harus didatangkan dari luar negeri karena kondisi di daerah lain hampir serupa. Haryadi menyebut, berdasarkan fakta, kerusakan hutan di Pulau Jawa sangat parah. Dari 3 juta hektare lebih hutan negara dan rakyat, separuhnya dalam kondisi kritis.
Hal itu mengakibatkan resapan air tanah menjadi sangat rendah. Dampaknya, setiap musim kemarau banyak sungai dan waduk mengering. Sumber air tanah di permukiman juga kering, seperti terjadi di berbagai daerah saat ini. Kondisi tersebut, lanjut dia, diperparah dengan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.
Sebagai solusinya, Haryadi menyarankan pembenahan pengelolaan hutan dan daerah aliras sungai (DAS) oleh pemerintah pusat maupun daerah. Semua bentuk perusakan hutan ataupun kebijakan pembangunan yang merusak hutan harus dihentikan. Selain itu, masyarakat harus dilibatkan secara riil dalam pengelolaan hutan, sehingga muncul kesadaran bersama untuk menjaga hutan. Penghijauan di permukiman juga harus lebih digalakkan. Hal yang tak kalah penting, kata dia, adalah pola penataan DAS dari hulu hingga hilir, sehingga sungai dapat berfungsi sebagaimana mestinya, baik saat musim hujan maupun kemarau.( sumber : okezone.com )
