Dishut dan BLHPI Kuansing Diminta Aktif Pantau Kebakaran Lahan

Dishut dan BLHPI Kuansing Diminta Aktif Pantau Kebakaran Lahan
Salah satu pembakaran lahan yang terpantau di kecamatan Singingi pekan lalu. ( isa )
TELUK KUANTAN - Selain di Dumai dan Rokan Hilir, di Kuansing sendiri sebenarnya juga terjadi aksi pembukaan lahan untuk perkebunan dengan cara membakar. Namun anehnya, belum ada tindakan dari apart terkait, walaupun sebagian besar mereka yang membuka lahan pemilik modal.
Seperti saat Metro Riau ke bertandang ke kawasan hutan desa Pangkalan Indarung kecamatan Singingi dan kawasan hutan Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan.
Saat tu setidaknya ada 5 lokasi lahan yang sedang dibakar warga, namun tidak memberikan dampak kabut asap, sebab lahan yang dibakar tersebut ditaksir tak lebih dari 30 hektare dan posisi nya berjauhan. Sehingga tidak terlalu banyak menimbulkan asap yang dapat menganggu aktiftas warga dan menimbulkan penyakit ISPA.
Namun demikian, anggota DPRD Kuansing, Andi Nurbai tetap berharap, instansi terkait seperti Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup Promosi dan Investasi ( BLHPI ) Kuansing untuk selalu melakukan patroli untuk memantau kondisi pembukaan lahan apalagi dilahan-lahan yang tidak diizinkan.
Sebab menurut ketua PAN Kuansing itu, mencegah lebih baik daripada menanggulanginya. Karena jika kebakaran sudah berskala luas, maka dampaknya akan terasa seperti yang terjadi dibeberapa daerah di Riau yang mengakibatkan asap hingga ke negara jiran.
Apalagi ujarnnya pada musim panas seperti ini, banyak fihak yang melakukan pembakaran lahan, karena cara tersebut merupakan cara yang paling murah. Padahal cara ini ujar anggota Komisi A DPRD Kuansing itu tidak diperkenan lagi.

Menurutnya fihak-fihak terkait tidak dapat bersikap menunggu dalam hal mengatasi kebakaran hutan, walaupn sifatnya kecil. Warga juga harus diberi pemahaman yang baik untuk tidak melakukannya. Bahkan jika perlu Dinas Perkebunan mengadakan alat berat untuk membantu warga membuka kebun dengan cara yang ramah lingkungan. Contohnya dinas perikanan, mereka memiliki alat berat untuk membantu warga membangun kolam.
Tetapi tentu saja ujarnya, mereka yang dibantu membuka kebun diareal-areal yang diperbolehkan, agar Pemkab tidak dituding membantu kerusakan alam.  ( isa  )

Berita Lainnya

Index