SPPD Fiktif Modus Baru Kembali Dilakukan DPRD Kampar

SPPD Fiktif Modus Baru Kembali Dilakukan DPRD Kampar
Ilustrasi. ( hrc/ktc )
BANGKINANG - Kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di DPRD Kampar yang menyeret sejumlah anggota dewan dan pejabat terkait sepertinya tidak membuat kalangan dewan jera.

Buktinya, kini modus baru tengah dijalankan para anggota DPRD Kampar untuk mendapatkan SPPD meskipun tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah Kampar.

Ini terungkap ketika 45 anggota DPRD melakukan perjanan dinas ke Bandung, Jawa Barat dalam rangka bimbingan tekhnis . Dari ke 45 itu, diketahui 9 anggota dewan tidak ikut dalam perjalan para wakil rakyat itu.
(Bimtek) selama sepekan yang dimulai sejak Senin lalu.

Kesembilan anggota dewan ini, digantikan oleh pegawai yang bekerja di sekretariat DPRD Kampar. SPPD anggota dewan ini nantinya tetap keluar meskipun tidak berangkat, karena sudah diwakili pegawai Setwan. Dana SPPD ini nantinya dibagi dua oleh Anggota DPRD dan Pegawai tersebut.

Salah anggota DPRD Kampar yang tidak ingin disebutkan namanya membenarkan kabar tersebut. "Ya, memang ada Sembilan anggota DPRD yang tidak berangkat, padahal ini sudah dijadwalkan untuk bimtek," ujarnya.

Salah seorang Pegawai Setwan Kampar mengatakan, saat SPPD Fiktif menggunakan modus baru."Yang mana anggota Dewan yang tidak berangkat itu dananya dibagi dua dengan pegawai DPRD Kampar yang pergi itu,"jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, Bimtek di DPRD Kampar ini diduga anggarannya mencapai Rp1 Miliar. Dan Bimtek itu dilakukan setiap bulan. "Jadi sengaja program itu dilakukan untuk menghabiskan anggaran,"tuturnya.

Penuturan staf dan anggota DPRD Kampar itu ternyata bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, halloriau.com, Kamis (13/6/2013) bertemu dengan salah seorang anggota dewan dari Partai Golkar Catur Sugeng, yang sedang berada di Pekanbaru. Padahal, dalam pemesanan tiket, nama Catur termasuk kedalam anggota dewan yang berangkat.( hrc/ktc )

Berita Lainnya

Index