TELUK KUANTAN - Biasanya daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian ( WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) mendapat dana intensif daerah yang jumlahnya lumayan mencapai Rp. 20 Milyar.
Untuk laporan keuangan pemerintah daerah ( LKPD ) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tajun 2017 kembali peroleh mendapat opini WTP dari BPK. Bahkan hari Kamis ( 20/9/2018) Mentri Keuangan memberi penghargaan kepada Pemkab Kuansing karena berhasil mendapat opini WTP untuk ketujuh kalinya.
Walaupun mendapat opini WTP dan penghargaan dari Menkeu ternyata Pemkab Kuansing tetap gagal menambah.pundi-pundi keuangan daerah dari DID. Apa penyebab ?
Menurut Sekda Kuansing, Kamis pekan lalu, diakuinya jika sebuah daerah mendapat opini WTP dari BPK berpeluang besar mendapat dana intensif daerah, baik tunai maupun dalam bentuk program APBN yang dilaksanakan di kabupaten penerima DID.
Namun katanya, opini WTP tidak sekedar acuan mendapatkan dana tersebut. Masih ada kriteria lain, seperti penerapan e-goverment dan penyampaian Perda APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah ( LKPD ) yang tepat waktu.
" Penyampaian Perda APBD dan LKP belum tepat waktu, apalagi Kuansing belum menerapkan e-goverment,"tandasnya.
Kedepan dengan bimbingan dari Kemenkeu, kekurangan-kekurangan yang ada tersebut akan terus dibenahi. Karena Kuansing membutuhkan dana sebanyak-banyak untuk mendanai pembangunan. ( isa )`
