TELUK KUANTAN – Pemerintah Kabupaten ( P0emkab ) Kuantan Singingi ( Kuansing ), Riau saat ini tengah merancang program rasionalisasi ( pemangkasan-red ) anggaran APBD sebesar 15 persen. Kebijakan pahit ini tak terlepas dari estimasi penerimaan daerah yang tidak stabil, baik dari pusat, provinsi dan PAD.
Dengan demikian dari total dana APBD Kuansing 2018 yang sudah ditetapkan sebesar Rp.1.200 milyar lebih ( Rp.1.25 Trilun ) akan dirasionaliasi sekitar Rp.180 Milyar atau 15 persen sehingga nantinya diprediksi APBD Kuansing 2018 menjadi Rp.1.080 Milyar atau Rp.1.08 Triliun. Dampaknya akan terjadi pemangkasan anggaran dan penghapusan baik pada belanja langsung maupun belanja tak langsung.
“ Memang sudah Kita kirim surat ke setiap OPD agar mereka merancang rasionalisasi anggaran sebesar 15 persen dari yang sudah ditetapkan, dan setiap OPD menyampaikan usulan program, mana yang dipangkas anggarannya dan atau ditunda,”ujar kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kuansing, Hendra, AP,M M.Si, saat dikonfirmasi, Rabu ( 15/2/2018 ) pagi.
“ Kita memang harus melakukannya sebagai langkah antisipasi melihat kecendrungan penerimaan daerah yang tidak stabil,”ujarnya menambahkan.
Menurut Hendra, dengan kondisi penerimaan daerah yang tidak menentu, merancang program rasionalisasi menjadi penting. Dengan demikian, sejak awal sudah dilakukan langkah antisipasi.
“ Jika target penerimaan daerah dirasakan tidak tercapai, maka anggaran program yang dipangkas dan dihapus disetiap OPD sudah diketahui,”ujarnya.
Jika tidak dirancang sejak dini ujarnya, kegiatan yang sudah terlaksana terancam tidak dapat dibayarkan dan akan menimbulkan hutang pada pihak ketiga maupun pada pegawai.
Diakuinya jika program rasionalisasi terjadi cukup berat. Karena banyak program yang tidak akan terlaksana disamping peredaran uang yang juga kecil. Namun Pemkab tentu akan bekerja keras mencari sumber pendanaan agar tidak terjadi rasionalisasi anggaran. ( isa )
