Dewan Kecewa Kinerja Diskes dan RSUD

TELUK - Hampir seluruh fraksi di DPRD Kuansing terlihat kecewa dengan kinerja jajaran Dinas Kesehatan dan RSUD Teluk Kuantan. Hal itu terlihat saat fraksi-fraksi yang ada menyampaikan pendapat mereka terkait Ranperda APBD Kuansing tahun anggaran 2013 dalam sidang paripurna, Jumat ( 25/1 ) pagi.Untuk itu fraksi-fraksi tersebut meminta kepala daerah ( Bupati ) mengevaluasi kinerja kedua Satker tersebut. Fraksi Partai Golkar misalnya lewat juru bicara, Komprensi meminta Pemkab memberi pembinaan pada Diskes, pasalnya dalam hearing dengan SKPD tersebut rata-rata pejabat yangf hadir saat hearing tidak menguasai bidang masing-masing. Hal ini tentu saja berdampak pada upaya peningkatan pelayanan bidang kesehatan. Fraksi PPP melalui juru bicaranya, Darmizar, juga menyentil kinerja Diskes. Mereka mempertanyakan terkait mutasi pegawai besaran-besaran di Pukesmas Gunung Toar. Pasalnya mutasi tidak beralasan dan tidak pula mempertimbangkab tempat tugas dengan rumah yang tentu saja berdampak pada pelayanan pada masyarakat. Masih adanya Pustus dan Poskede yang belum difungsikan. Selanjutnya fraksi ini menduga dan mensinyalir telah terjadi praktek percaloan. Contohnya saata masyarakat yang ingin berobat di Pustu, Puskemas dan RSUD tdak segan-segan dan mengarahkan agar beorbat pada tempat dokter yang memberikan imbalan." Ini sudah merupakan praktek percaloan yang harus dihilangkan . Hal ini sering terjadi ketika ada ibu hamil yang ingin memeriksa kelahiran atau melahirkan. Untuk itu kepada Dinas Kesehaan dan RSUD termasuk Kita semua sangat diharapkan pengawasan dibidang pelayana kesehatan ini,"cetus Darmizar. Begitu juga pada RSUD kata Darnmizar, sering juga mengalami kekurangan obat-obatan , sehingga banyak pasien yang harus membeli obat diapotik umum, sedangkan yang bersangkutan memiliki kartu Jamkesda/jamkesmas dan jaminan lainnya, tetapi karena kurang nya stok obat di Puskesmas dan RSUD terpaksa beli obat sendiri,"ujarnya. Fraksi Partai Demokrat lewa juru bicaranya, Duski Mansyhur mengingatkan rumah dinas dokter yang ada di RSUD yang sekarang dijadikan apotik , hendaknya dipergunakan untuk fungsi awal ( rumah dinas dokter ). Fraksi Perjuangan Rakyat lewat jurbi cara, Musliadi menyatak anggaran bidang kesehatan sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dengan UU, karena mereka meniklai SKPD terkait, seperti RSUD dan Dinas Kesehatan belum mampu melaksanakan program kesehatan yang dianggarkan hal ini dapat dilihat dari tidak terlaksanakan kegiatan ditahun 2012 lalu. Sementara itu Fraksi Amanat Pejruangan Nagori lewat jur bicara, Aswandi, menyorot tenaga para medis yang tidak menempati Poskedes yang telah disediakanpemerintah daerah, sehingga hal ini menimulkan dampak negatif pada sektor pelayanan kesehatan. ( isa )