TELUK KUANTAN - Tahun anggaran 2017 Pemkab Kuantan Singingi ( Kuansing ), Riau kembali mengusulkan pembelian mobil jabatan. Untuk pembelian mobil jabatan ini diusulkan dana Rp.9.1 Milyar.
Hal tersebut terlihat dalam draft kebijakan umum anggaran dan prioritas plafond anggaran sementara ( KUA-PPAS) tahun anggaran 2017 yang mulai dibahas Pemkab dan DPRD Kuansing diruang hearing, Senin ( 28/2/2017).
Dana 9.1 Milyar tersebut direncanakan untuk pembelian enam unit mobil jabatan dan satu unit untuk mobil operasional pejabat daerah di Jakarta atau mobil tamu.
Kepala Bidang Pengelolaan Asset Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ( BPKAD ) Kuansing, Syaprianto yang ditanya rincian rencana pembelian mobil jabatan tersebut disela-sela hearing mengakui ada usulan pembelian mobil jabatan.
Rencananya kata Syaprianto, tujuh mobil jabatan yang akan dibeli tersebut untuk Bupati, Sekda, mobil operasional di Jakarta dan dua mobil jabatan kepala dinas dan dua kepala badan.
" Untuk mobil jabatan kepala badan masing-masing kepala badan perencanaan daerah penelitian dan pengembangan serta kepala badan pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sedangkan untuk kepala dinas masing-masing kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta kepala dinas informasi komunikasi persandian dan statistik,"ujarnya.
Untuk mobil jabatan Bupati direncanakan Land Cruiser namun nantinya sesuai keinginan Bupati dan belum tentu jenis Land Cruiser. Tetapi anggarannya dialokasikan untuk standar land cruiser. Saat ini Bupati masih menggunakan mobil Kijang Inova untuk keperluan dinas. Sedangkan Sekda dan Kadis dan Kaban disesuaikan standar yang diperbolehkan.
Lanjut Syaprianto jika nanti usulan pembelian mobil jabatan disetujui, direncanakan mobil Toyota Harrier yang kini dipakai Wabup akan digeser ke Jakarta untuk mendukung aktifitas Bupati dan Wabup jika melaksanakan tugas di Jakarta. Sementara mobil operasional baru di Jakarta yang rencananya dibeli akan digunakan Wabup. Ini rancangan penggunaan mobil jabatan dan tamu yang diusulkan tahun 2017 ini dan tentu selanjutnya tergantung arahan pimpinan dilaksanakan sesuai usulan dirancangan atau tidak, sebab dari hasil pembahasan bisa saja digunakan untuk keperluan lain atau tidak untuk mobil jabatan namun untuk kenderaan operasional lainnya yang lebih membutuhkan.
" Kalau menyewa cukup berat dan tidak efisien. Selama ini Pemkab juga punya mobil operasional di Jakarta yakni toyota Alphard namun sudah ditarik dan dilelang. Untuk sementara dipakai mobil toyota Kijang Inova milik Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, itu rencana yang Kita susun, tapi semua ini bisa terlaksana jika usulan pembelian mobil jabatan disetujui nanti,"ujarnya. ( isa )
