PUCUK RANTAU – SMP Kecil di desa Perhentian Sungai kecamatan Pucuk Rantau saat ini mengalami dilema. Pasalnya, wali murid akan menyekolahkan anak mereka di kabupaten Dhamasraya. Pasalnya mereka keberatan dengan pungutan SPP yang masih terjadi disekolah tersebut. Desa tersebut memang berbatasan langsung dengan kabupaten Dhamasraya Provinsi Sumatera Barat
Keluhan tersebut disampaikan Kepala SMP Kecil Perhentian Sungkai, Erlan Nasri saat Bupati H Mursini meninjau sekolah tersebut, Senin ( 13/2/2017 ) kemaren,
Menurut Kepsek, pungutan tersebut sekarang mulai mendapatkan sorotan dari para orang tua siswa ( wali murid). Mereka mempertanyakan kenapa masih ada uang pungutan disekolah tersebut.
“Kami serba sulit pak, jika tidak dipungut iuran uang SPP kepada siswa dari mana kami akan menggaji guru komite. Disisi lain, orang tua siswa sudah mulai bersuara jika demikian lebih baik Kami menyekolahkan anak di desa tetangga yang sudah masuk dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat dengan jarak juga tidak terlalu jauh,” ungkap Erlan Nasri kepada bupati
Alasan mereka memungut SPP kata Kepsek, karena jumlah guru PNS yang ada cukup minim. Bayangkan ujarnya, sekolah ini hanya memiliki 11 orang guru. 1 orang berstatus PNS yakni dirinya yang juga merangkap sebagai Kepsek, 1 guur honor kontrak provinsi dan 9 guru hoor komite.
Yang menjadi persoalan katanya, tenaga pengajar dari guru komite sekolah. Erlan Nasri menyebutkan, gaji guru honor komite di sekolah sebesar Rp300 ribu perbulan yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali.
Kendati demikian, lanjutnya niat tulus membayar gaji para guru komite ini agar proses belajar mengajar tetap berlangsung mengalami hambatan. Karena, untuk membayar gaji tersebut pihak sekolah harus memungut uang SPP Rp40 ribu per setiap anak setiap bulannya.
Menyikapi kondisi yang dihadapi sekolah SMP kecil yang letaknya berada di perbatasan Kabupaten Kuansing ini, Bupati Mursini meminta instansi terkait kedepan agar mendistribusikan guru terhadap daerah -daerah perbatasan yang jauh dari ibu kota kabupaten seperti di Perhentian Sungkai ini.
“ Untuk memotivasi guru mengajar, nantinya kiranya perlu dibuatkan peraturan bupati (Perbup) yang mengatur tentang tambahan gaji bagi guru-guru yang bertugas di daerah yang jauh dari ibu kota kabupaten seperti Perhentian Sungkai ini,” uangkap bupati.
Persoalan lain yang ada di SMP kecil Perhentian Sungkai adalah, belum tersedianya rak tempat buku perpustakaan yang refresentatif, belum adanya almari buku, almari arsip dan meja. “Kekurangan ini saya minta dicatat dan dianggarkan nanti,” pinta bupati kepada Kabag Pembangunan Andri Yama Putra yang juga ikut mendampingi bupati ketika melakukan peninjauan di sekolah tersebut.
Selain itu, bupati juga minta agar di sekolah itu dibuatkan teras disepanjang sekolah tersebut khusus pada bagian belakangnya. Karena, dinding bagian belakang sekolah langsung berbatasan dengan bibir tebing sehingga dikuatirkan tanahnya menjadi tergerus dan dikuatirkan dapat membahayakan pondasi dinding bagian belakang sekolah. ( isa/rlshmsks )
