TELUK KUANTAN - Hingga bulan Oktober tahun 2012 yang lalu , dari laporan realiasi penerimaan perizinan dan non perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KPPT ) Kuansing, restribusi penempatan tenaga kerja masih nol atau belum ada pemasukan bagi daerah.
Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kuansing, Tarmis, S.Pd yang dihubungi Selasa ( 20/11) siang mengakui, bahwa restribusi penempatan tenaga kerja tersebut masih nol. Namun katanya, Perda Nomor 7 Tahun 2003 yang mengatur tentang penarikan restribusi penempatan tenaga kerja tersebut sudah dibatalkan oleh Kementrian Dalam Negeri sejak bulan Oktober tahun 2011 yang lalu.
" Langsung Pak Gamawan Fauzi yang meneken surat pembatalan tersebut, dan suratnya ada di Bagian Hukum Setda dan Kita juga sudah menyampaikannya ke Dinas Pendapatan Daerah,"ujar Tarmis.
Hanya saja dalam tahun anggaran 2012 ini, restribusi tersebut tampaknya masih terdaftar dalam objek penerimaan PAD, padahal sebenarnya sudah dibatalkan oleh Mendagri. karena sudah dibatalkan, secara hukum Perda tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai alasan untuk melaksanakan pemungutan terhadap penempatan Naker di Kuansing.
Sebelum dibatalkan pada bulan Oktober tahun 2011 yang lalu sebutnya, pihak Dinas Sosoial dan Tenaga Kerja masih sempat melakukan penarikan kepada tenaga kerja dan sempat terkumpul penerimaan PAD bagi daerah sebesar Rp 20 Juta. " Setelah bulan Oktober Kita tidak lagi berani memungutnya karena akan melanggar aturan,"ujarnya.
Dari surat Mendagri yang dikirim tersebut beber Tarmis, ditegaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, para tenaga kerja yang bekerja diperusahaan tidak dibenarkan dibebani dengan pungutan, baik pungutan yang dilakukan olehpihak perusahaan maupun yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
"Karena itu Perda Nomor 7 tahun 2003 tersebut dianggap bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 karena untuk penempatan tenaga kerja tidak dibenarkan,"ujar Tarmis.
Hal yang sama ditegaskan Kepala Bidang Tenaga Kerja, Samsius. Untuk mengantisipasi pelarangan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tersebut ujarnya, pihak nya saat ini tengah mengkaji pembuatan Perda mengenai informasi tenaga kerja perusahaan. Dengan demikian nantinya pihak perusahaan wajib mengumumkan lowongan kerja di daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat dan lowongan yang ada dapat dimanfaatkan sebvaik-baiknya. " Namun nantinya jika terwujud ini juga tidak menciptakan peluang PAD bagi daerah, hanya saja membuka akses bagi Naker untuk mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja yang ada di perusahaan,"ujarnya. ( isa )
Mendagri Larang Perda Pungutan Pada Tenaga Kerja
Redaksi
Selasa, 20 November 2012 - 09:59:00 WIB
Pilihan Redaksi
IndexWah, Terinspirasi dari Jokowi, Pasangan Lurus Luncurkan Kartu Riau Sejahtera
Berniat Beli Senpi dengan Upal, 2 Pemuda Dikerangkeng
Sukarmis : Kuansing Dukung Ketua Golkar Riau Jadi Cagubri
Sekda Buka Acara Legal Drafting Penyusunan Prohuda
Ustazah Mama Dedeh Bakal Meriahkan HUT Kuansing
Lakukan Reevaluasi Pendirian Kabupaten Kuansing
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Ekonomi
Ibu Rumah Tangga di Kuansing Menjerit, Harga Cabai Rp130 Ribu per Kg
Kamis, 14 Maret 2024 - 15:14:49 Wib Ekonomi
Harga Lelang Karet Di Gapoktan Maju Basamo Kuansing Naik Rp 11.859 Per Kilogram
Rabu, 28 Februari 2024 - 21:58:15 Wib Ekonomi
Bupati Kuansing Resmikan Pabrik Sawit Milik Deddy Handoko Di Seberang Cengar
Ahad, 25 Februari 2024 - 12:21:45 Wib Ekonomi
Lebih 20 Tahun Beroperasi, Pabrik Karet PT AAL Logas Akhirnya Tutup
Rabu, 07 Februari 2024 - 16:00:14 Wib Ekonomi